MASAMBA, pantaunewsonline.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Kepala Bandara Andi Djemma Masamba dan Kepala Bandara Rampi. Selain itu juga menghadirkan kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.

RDP yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Komisi Kantor DPRD Luwu Utara, Senin (20/1/2020) ini adalah untuk mendengar dan memperoleh data, sejauh mana progres pekerjaan pelebaran dan perpanjangan Runway atau Landasan pacu pesawat yang telah dan yang akan dilakukan dalam tahun 2020 ini, khususnya Bandara Rampi dan Bandara Andi Djemma Masamba.

Sementara untuk Dinas Perhubungan diminta untuk menjelaskan sejauh mana proses yang telah dilakukan dalam mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk pengadaan kendaran Bus Sekolah. Sebagai mana diketahui bahwa keberadaan Bus Sekolah saat sudah tidak memadai dan tidak mencukupi dalam melayani anak sekolah dan juga diminta untuk menjelaskan lkondisi Pelabuhan Munte.

Dari pejelasan kepala Bandara Andi Djemma Masamba , Moh. Saboe bahwa sebelumnya Bandara Andi Djemma Masamba hanya memiliki runway sepanjang 900 meter dengan lebar 23 meter sehingga hanya dapat didarati pesawat jenis Grand Caravan saja.

“Pada Tahun 2019 telah dilakukan Perpanjangan landasan pacu menjadi 1.100 meter dan lebar 30 meter, sementara untuk Tahun 2020 saat ini telah dalam proses tender dipemerintah pusat untuk perpanjangan landasan pacu atau Runway sepanjang 350 Meter sehingga nantinya Runway Bandara Andi Djemma Masamba menjadi 1.450 meter dengan lebar 30 meter, sehingga memungkinkan untuk dapat didarati Pesawat jenis ATR-72,” katanya.

Selanjutnya Moh. Saboe juga berharap kepada pemerintah khususnya Dinas Perkimtan melalui DPRD agar kiranya dapat memfasilitasi penambahan luas Area Bandara, sebagai salah satu syarat keselamatan penerbangan khususnya jenis Pesawat ATR-72 keatas. “Kami berharap kepada pemerintah daerah melalui DPRD dapat memfasilitasi pembebasan lahan Area Bandara yang masih kurang lebih 28 Hektar, sebagai salah satu syarat keamanan penerbangan khususnya Pewawat jenis ATR-72 atau yang lebih diatas,” ungkapnya.

Hal yang sama juga telah dilakukan oleh jajaran Bandara Rampi yaitu Penambahan panjang dan lebar landasan pacu atau Ranway. Kepala Bandara Rampi, Segaf Algadri memaparkan bahwa hingga saat ini proses pengerjaan landasan pacu atau Runway Bandara Rampi masih sementara berlangsung, sehingga nantinya Bandara Rampi juga memenuhi syarat untuk didarati pesawat jenis ATR-72.

“Untuk saat ini Runway Bandara Rampi yang awalnya hanya panjang 1.000 meter dengan lebar 23 meter, saat ini tengah dilakukan perpanjangan penambahan landasan pacu hingga mencapai panjang 1.200 meter dan lebar 30 meter, untuk memungkinkan didarati Pesawat jenis ATR,” pungkasnya.

Ditambahkan Segaf bahwa, kedepan Bandara Rampi juga masih membutuhkan perpanjangan Landasan pacu atau Runway, olehnya itu diharakan agar pemerintah daerah melalui Dinas Perkimtan dapat memfasilitasi pembebasan lahan minimal 5 hektar lagi karena saat ini Runway Bandara Rampi baru sepanjang 1.200 meter.

Sementara dinas Perhubungan yang diwakili oleh Muhijrin, Kepala Bidang Hubungan Darat menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan dalam ranggka melobi pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian perhubungan, guna mendapatkan bantuan Bus Sekolah, namun upaya tersebut hingga saat ini belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Demikian pula halnya dengan keberadaan pelabuhan Munte yang hingga saat ini belum juga dilakukan pengresmian operasionalnya oleh pemerintah propensi.
Olehnya itu Ketua DPRD, Drs. Basir yang memimpin RDP meminta kepada seluruh anggota DPRD agar mendampingi Dinas Perhubungan dalam melakukan Lobi kepada pemerintah pusat.

“Jadi kita inikan ada wakil kita di DPR RI sehingga diharapkan kita sebagai anggota DPRD bisa melakukan lobi-lobi politik kepada pemerintah pusat agar dapat menyalurkan Bantuan Bus Sekolah untuk daerah kita ini, disamping itu Dinas Perhubungan juga tetap menyampaikan Proposal dan permohonannya ke Kementrian,” tutur Muhijrin.

Demikian pula halnya harapan dari Awaluddin, SE Wakil Ketua DPRD yang juga turut hadir dalam RDP tesebut. “Dinas Perhubungan, agar kembali membuat permohonan dan Proposal myang ditujukan ke kementrian biar nnatinya kita akan kawal besama proposal tersebut. Begitupun dengan operasional Pelabuhan Munte, agar segera disurati untuk melakukan pengresmian dan operasional Pelabuhan Munte ini,” kata Awaluddin.

Sementara Suaib Saing Latif dan Muh. Azhal Arifin, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kepala Bandara Rampi maupun Bandara Andi Djemma Masamba dalam melakukan upaya peningkatan bandara yang ada. “Kami sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh para kepala Bandara dalam meningkatka dan menambah panjang dan lebar landasan pacu sebagai salah satu syarat utama untuk pendaratan peaawat meskipun baru sebatas jenis ATR-72,” ungkap Suaib Saing Latif.

Ditambahkan oleh Muh.Azhal Arifin, bahwa keberadaan Pelabuhan Mute, kedepan akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang tentunya akan membuka lapangan kerja baru. “Kedepan dengan dioperasionalkannya Pelabuhan Pengumpan Regional Penumpang maupun Barang yang ada di Munte, tentu akan menjadi sumber PAD bagi daerah kita, dan juga akan membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda kita,” terangnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here