PANTAUNEWS.ONLINE | MASAMBA – Besok sebanyak 35 orang calon Anggota DPRD Luwu Utara terpilih pada pemilu 2019 kemarin akan diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwu Utara.

Kegiatan untuk menetapkan anggota parlemen periode tahun 2019-2024 ini akan digelar di ruang sidang paripurna gedung DPRD Luwu Utara, Jl. Simpurusiang Kecamatan Masamba pada Selasa 27 Agustus 2019.

Kendati demikian, pelantikan anggota DPRD tersebut menuai sorotan dan kontraversi diantara masyarakat tentang dugaan adanya penggunaan Ijazah Palsu atau Aspal untuk meloloskan kandidat calon anggota dewan tertentu.

Seperti yang dilontarkan Ketua LPPKIAT, Haryono Wardi, bahwa jika ada caleg terlapor di Polisi dengan dugaan ijazah aspal masih mengikuti pelantikan, maka dipastikan penyidik Polres Luwu Utara belum melakukan koordinasi ke KPU.

“Jika pada hari pelantikan tiba, lantas caleg yang terlapor masih dapat mengikuti pelantikan tersebut, maka kami menduga pihak penyidik polres lutra belum melakukan kordinasi dengan KPU,” ungkap Haryono, Senin (26/8/2019).

Ia bahkan katakan, KPU seharusnya juga melakukan klarifikasi faktual terhadap dugaan ijazah Aspal yang dimiliki oleh Caleg terpilih, sehingga KPU dapat menentukan sikap terhadap Caleg terpilih yang diduga menggunakan Ijazah Aspal

“Dan jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap pilcaleg yang lalu, KPU kami anggap lalai dari tugas dan tanggung jawabnya sehingga KPU juga harus bertanggungjawab terhadap masalah ini,” terang Ono sapaan akrab Ketua LPPKIAT ini.

Seorang bapak berinisial AG (47) warga desa Sukamaju menanggapi miris terkait adanya anggota dewan terpilih yang lolos dan terpilih dengan dugaan menggunakan ijazah palsu.

“Gimana yah, masa anggota dewan begitu. Sudah pake ijazah paket baru enggak jelas lagi. Ini bisa bikin masyarakat malas untuk bersekolah, yang penting punya duit ya beli aja kalo soal ijazah,” tuturnya saat di konfirmasi awak media.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara saat dimintai konfirmasi via seluler terkait penggunaan dugaan ijazah Palsu mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa berandai-andai untuk menentukan sikap.

“Kita tidak bisa berandai andai karena itukan masih dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian, jadi kita tunggu saja hasilnya,” pungkasnya.

“Kalo sudah ada keputusan pengadilan atau inkrah, pasti kami akan minta pihak KPU untuk menjalankan mekanisme yang berlaku,” tutup Muhajir.(Mursalin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here