MASAMBA, pantaunewsonline.com – Sebanyak 7 (Tujuh) Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melalui juru bicara masing-masing fraksi menyatakan Setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Lutra.

Sebagaimana telah dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD lutra pada tanggal 04 Oktober 2022 lalu, maka selanjutnya dibahas pada tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPRD Lutra.

Meskipun dalam naskah pemandangan umum fraksi yang dibacakan seluruh fraksi menyetujui dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Lutra, namun beberapa fraksi memberikan catatan untuk dibenahi dan diperbaiki, salah satunya Fraksi KIS, melalui juru bicaranya Suaib Saing Latif, SP.

Legislator PKB ini mengungkapkan ada beberapa sekolah yang dinilai tidak layak untuk ditempati sebagai tempat proses belajar bagi para murid dan juga sejumlah Poskesdes atau Pustu. Di beberapa Desa dikabupaten Luwu Utara menurutnya perlu untuk lebih dilakukan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana, termasuk peningkatan SDM petugas medisnya.

“Kami dari Fraksi KIS, mengapresiasi yang setinggi-tingginya apa yang telah dilakukan oleh pemda kepada masyarakat, namun kesempatan ini, kami juga ingin memberikan sedikit catatan untuk dibenahi kedepan, seperti beberapa Sekolah yang sudah tidak layak untuk proses pembelajaran, juga Pustu atau Puskesdes, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sehingga kami berharap agar ini menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.” katanya.

Sementara itu Hj. Rafika Said, yang juga tampil sebagai Jurubicara Partai Golkar, mengapresiasi langkah strategis pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan belanja daerah yang berorientasi dan berpihak pada tema pembangunan daerah luwu utara tahun 2023.

Yaitu pemantapan pemulihan ekonomi pasca bencana dan kualitas lingkungan hidup serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung Pelayanan yang Berkualitas.

Selain itu juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan pada sektor pendapatan, memberikan kemudahan izin usaha dan akses permodalan bagi UMKM.

“Fraksi Golkar luwu utara mengapresiasi langkah strategis pemerintah daerah, dalam perencanaan pembangunan yang berpihak dan mengacu kepada Tema pembangunan daerah luwu utara tahun 2023, selain itu  Fraksi Golkar juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan peningkatan pendapatan, memudahkan izin usaha serta akses modal bagi UMKM di luwu utara,” ungkapnya.

Diketahui Rapat paripurna ini dilaksanakan di Ruang rapat utama Kantor DPRD Lutra, Jalan Simpurusiang Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba pada hari Rabu, (02/11/2023) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lutra, Awaluddin, SE. Serta dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Lutra, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. M. Asyir Suhaeb, M.Si, dan undangan lainnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here