MASAMBA, pantaunewsonline.com – Komisi I DPRD Luwu Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Peduli Rampi Indonesia Luwu Utara (APRI LUTRA) di ruang rapat komisi gabungan Kantor DPRD Luwu Utara, Rabu (15/6/2022).

Dalam RDP tersebut, perwakilan APRI LUTRA menyampaikan sejumlah problem dan tawaran solusi mengenai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hesron Tomba selaku Jenderal Lapangan APRI LUTRA dalam RDP itu mengatakan, secara umum pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik pada bidang kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Rampi, masih banyak yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah.

“Saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan  infrastruktur jalan dan pelayanan publik pada bidang kesehatan, serta pendidikan di Rampi itu masih belum memadai,” kata Hesron.

Sementara itu, William Marthom yang mewakili Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD), mengkritisi sejumlah ketimpangan pada bidang kesehatan dan pendidikan di wilayah Kecamatan Rampi.

William menegaskan bahwa hingga saat ini, masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian Pemda Lutra secara serius, baik pada bidang kesehatan maupun pada bidang pendidikan.

Setelah mendengarkan aspirasi dari perwakilan APRI LUTRA, Sekretaris Komisi 1 DPRD Lutra, Sudirman Salomba meminta pihak terkait dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Lutra, Jasrum dan Kepala Dinas Kesehatan Lutra, Hj Marhani Katma untuk menanggapi pernyataannya yang disampaikan perwakilan APRI LUTRA.

Menariknya, anggota DPRD Lutra dari Fraksi Golkar, H. Mahfud Yunus yang hadir dalam RDP tersebut, juga mengkritisi kinerja tenaga pendidik atau guru berstatus ASN di Kecamatan Rampi.

“Saya ketika melakukan reses di Kecamatan Rampi, banyak mendapat laporan dan keluhan masyarakat Rampi, terkait guru-guru khususnya yang sudah berstatus ASN. Katanya jarang masuk mengajar, mereka lebih banyak beraktivitas di luar Rampi,” bebernya.

Mahfud menegaskan bahwa perilaku tenaga pendidik yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal harus diberikan sanksi.

“Pak Kadis Pendidikan, saya harap guru yang malas masuk mengajar harus dievaluasi dan diberikan sanksi. Kasihan anak didik kita yang ada di Rampi, jika kondisi demikian tidak segera diatasi,” tegasnya.

Tampak hadir dalam RDP ini, selain para aktivis yang tergabung dalam APRI LUTRA, hadir pula sejumlah anggota DPRD Lutra dari Komisi 1, yakni Sudirman Salomba, H. Mahfud Yunus, Paulus Palino, dan H. Rasman.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here