MASAMBA, pantaunewsonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara menggelar rapat paripurna sebanyak dua kali dalam sehari, Jumat (2/12/2022), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat paripurna menetapkan 6 rancangan peraturan daerah (Ranperda). 5 ranperda ditetapkan pada paripurna pertama dan satu ranperda ditetapkan pada paripurna kedua.

Pada rapat paripurna pertama yang dilaksanakan pagi pukul 10.00 WITA dengan agenda mendengarkan laporan pansus, penandatanganan berita acara persetujuan bersama serta mendengarkan pendapat akhir Bupati terhadap lima (5) buah ranperda itu.

Lima ranperda ini terdiri atas 3 ranperda inisiatif DPRD dan 2 ranperda usulan eksekutif, yaitu: (1) Ranperda Kurikulum Muatan Lokal; (2) Ranperda Badan Permusyarawatan Desa; (3) Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan; (4) Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (5) Ranperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Sementara pada paripurna kedua, DPRD menetapkan satu buah ranperda menjadi perda, yaitu Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tanun 2021-2041. Kedua rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD, Basir, dan didampingi Wakil Ketua, Haeruddin Yusuf.

Khusus Ranperda RTRW 2021 – 2024, Ketua DPRD Luwu Utara, Basir, mengatakan bahwa rapat paripurna kedua yang digelar DPRD adalah tindak lanjut hasil pembahasan pansus terhadap Ranperda RTRW 2021-2041 serta hasil rapat Badan Musyawarah 21 November 2022.

“Untuk Ranperda tentang RTRW tahun 2021-2041, ini adalah bentuk tindak lanjut dari hasil pembahasan pansus dan Perangkat Daerah (PD) teknis yang membahas RTRW, yang telah menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan,” ujar Basir.

Dikatakan Basir bahwa penetapan enam buah ranperda ini dilakukan setelah melalui tahapan pembahasan dan sesuai peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD Lutra.

“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada anggota Pansus dan Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses pembahasan, sehingga selesai tepat waktu sesuai tenggang waktu yang telah diberikan, baik pansus satu maupun pansus dua,” ucapnya.

Sementara itu, dalam Pendapat Akhir Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Suaib Mansur dikatakan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Lutra telah berlaku selama 12 tahun, sehingga selama masa berlakunya, perda ini telah banyak dinamika yang memengaruhi pelaksanaan dan penerapannya, berubahnya sistem regulasi di bidang penataan ruang, dengan lahirnya UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“Proses revisi dari Perda RTRW telah dimulai sejak 2016 dengan dilakukannya Peninjauan Kembali (PK) sebagai syarat revisi. Pada 2017 dan 2018, dilakukan penyusunan materi teknis dan kajian lingkungan hidup strategis sebagai dokumen pelengkap dari RTRW,” jelasnya.

Lanjut Suaib mengatakan bahwa seiring perubahan regulasi di tingkat pusat, mulai dari perubahan kawasan hutan, petunjuk tehnis penyusunan RTRW sampai kepada perubahan kebijakan di bidang Geospasial, sehingga proses penyempurnaan substansi RTRW memakan waktu hingga 6 tahun lamanya.

“Proses revisi Perda RTRW ini tetap mempertimbangkan hasil rekomendasi peninjauan kembali dan dalam revisi ini telah disempurnakan beberapa materi tentang tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang serta penetapan kawasan strategis kabupaten, sehingga pembangunan di Lutra akan semakin baik dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Masih Suaib, dengan adanya kebijakan strategis nasional yang terdapat dalam RPJMN maupun RTRWN, perlu didukung dengan kebijakan di tingkat daerah yang dimuat secara khusus dalam rancangan RTRW Lutra, di antaranya pengembangan waduk multiguna bendung Rongkong, rencana pembangunan jalan bebas hambatan pulau Sulawesi, peningkatan status jalan nasional Sulsel-Sulbar, peningkatan jaringan listrik pulau Sulawesi, Rencana pengembangan jaringan kereta api Sulawesi (Parepare – Belopa – Masamba – Malili), serta peningkatan infastruktur pelabuhan laut di Munte dan Malangke.

Atas dasar tersebut, lanjut dia, maka daerah perlu menetapkan Perda RTTW Kabupaten Lutra, sebagai tindak lanjut dari terbitnya persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tentang seluruh muatan substansi yang termuat di dalam Ranperda,” tandasnya.

Diketahui, dalam Surat Keputusan (SK) DPRD Luwu Utara, Nomor: 188.4/25/DPRD-LU/XII/2022, disebutkan bahwa DPRD Luwu Utara menyetujui 5 buah Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda. Sementara untuk Ranperda RTRW Tahun 2021-2041 penetapannya tertuang dalam Surat Keputusan DPRD Lutra Nomor: 188.4/26/DPRD-LU/XII/2022.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here